Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkap alasan di balik 80 persen rumah subsidi tidak berpenghuni. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Zainal Fatah mengatakan bahwa hal itu dikarenakan rumahnya belum selesai dibangun. Alasan lainnya adalah pemiliknya yang belum pindah ke rumah tersebut.
"Kalau rumah subsidi [tidak berpenghuni] biasanya belum selesai, belum pindah," kata Zainal ketika ditemui di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (2/9/2024). Ia mengatakan, rumah subsidi masih mengundang banyak minat dari masyarakat. Maka dari itu, pemerintah telah menambah jumlah kuota penerima bantuan pembiayaan perumahan melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Profil Yann Sommer Kiper Baru Inter Milan, Rela Tinggalkan Bayern karena Simone Inzaghi Yann Sommer ke Inter Milan, Petinggi Bayern Munich: Kami Menghormati Keinginannya Jadi Kiper Nomor 1 Transfer Inter Milan, Yann Sommer Resmi ke Inter, Emil Audero Kiper Berdarah Indonesia Nyusul
Inter Milan Mengontrak Kiper Berdarah Indonesia Emil Audero Sebagai Cadangan Yann Sommer Kiper Inter Milan Yann Sommer Cedera Saat Menjalankan Tugas di Timnas Swiss INTER MILAN: Yann Sommer Akhirnya Datang Juga!
Kiper Inter Milan Gagalkan Penalti Fiorentina, Yann Sommer: Kami Sudah Mempelajarinya Kiper Inter Milan, Yann Sommer Berpeluang Pecahkan Rekor Milik Gianluigi Buffon Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menambah kuota FLPP pada tahun ini sebanyak 34 ribu, dari 166 ribu menjadi 200 ribu unit.
"Peminatnya masih banyak. Makanya kemarin FLPP ditambah," ujar Zainal. Dia pun mendorong Badan Pengelola (BP) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan para bank pelaksana melakukan pengawasan terhadap rumah rumah subsidi yang tidak berpenghuni. "Kan harusnya kalau mereka kan setiap bulan harus berinteraksi dengan bank kan. Nah itu juga dicek. Itu jadi perhatian kita semua," pungkas Zainal.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto sebelumnya menyebut banyak rumah subsidi di beberapa provinsi yang kosong tidak dihuni. Tingkat kekosongan dari rumah subsidi tersebut mencapai 60 hingga 80 persen. Iwan turut menyoroti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal pengalihan rumah bersubsidi kepada pihak pihak lain yang tidak berhak.
